Panduan Lengkap PPh 21: Membedah Metode Gross, Gross Up, dan Nett

Dalam dunia kerja, istilah gaji seringkali diikuti dengan berbagai potongan, salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Namun, tahukah Anda bahwa cara perusahaan menangani PPh 21 ini bisa berbeda-beda? Perbedaan ini terangkum dalam tiga metode utama: Gross, Gross Up, dan Nett.

Memahami ketiga metode ini sangat penting, baik bagi perusahaan (HR/Finance) maupun karyawan. Bagi perusahaan, ini menyangkut strategi kompensasi dan efisiensi biaya. Bagi karyawan, ini berpengaruh langsung pada nominal gaji yang diterima setiap bulan (take home pay).

1. Metode Gross (Gaji Kotor)

Metode Gross adalah pendekatan yang paling sederhana. Dalam skema ini, perusahaan memberikan gaji kepada karyawan dalam bentuk gaji kotor (bruto) sebelum dipotong PPh 21.

Ciri-ciri Utama:

• Beban Pajak di Tangan Karyawan: Karyawan bertanggung jawab penuh untuk menanggung PPh 21 yang terutang.
• Gaji Pokok Lebih Tinggi: Biasanya, gaji yang tertera di kontrak kerja (gaji pokok) terlihat lebih besar dibandingkan metode lain.
• Perhitungan: Take Home Pay = Gaji Bruto - PPh 21.

Contoh: Gaji seorang karyawan adalah Rp 10.000.000. Jika PPh 21 terutangnya adalah Rp 250.000, maka gaji bersih yang ia terima adalah Rp 9.750.000. Pajak sebesar Rp 250.000 menjadi beban karyawan sepenuhnya.

2. Metode Nett (Gaji Bersih)

Metode Nett adalah kebalikan dari Metode Gross. Di sini, perusahaan menanggung seluruh beban PPh 21 karyawan. Gaji yang diterima karyawan setiap bulan adalah gaji bersih yang sudah bebas dari potongan PPh 21.

Ciri-ciri Utama:

• Beban Pajak di Tangan Perusahaan: Perusahaan menanggung PPh 21 karyawan.
• Tidak Diakui sebagai Biaya: Penting dicatat, bagi perusahaan, PPh 21 yang ditanggung ini tidak dapat dibiayakan (non-deductible expense) dalam laporan fiskal.
• Perhitungan: Take Home Pay = Gaji yang dijanjikan.

Contoh: Perusahaan menjanjikan take home pay sebesar Rp 9.750.000. Jika PPh 21 terutangnya adalah Rp 250.000, perusahaan akan membayar total Rp 10.000.000 (Rp 9.750.000 untuk karyawan, Rp 250.000 untuk kas negara). Namun, Rp 250.000 ini tidak bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

3. Metode Gross Up (Tunjangan Pajak)

Metode Gross Up sering dianggap sebagai jalan tengah yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam metode ini, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang jumlahnya sama besar dengan PPh 21 yang dipotong.

Ciri-ciri Utama:

• Ada Tunjangan Pajak: Karyawan menerima komponen tambahan berupa tunjangan PPh 21.
• Dapat Dibiayakan Perusahaan: Tunjangan pajak ini dapat diakui sebagai biaya (deductible expense) oleh perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak korporat.
• Take Home Pay Tetap: Mirip dengan metode Nett, take home pay karyawan tidak terpengaruh oleh potongan PPh 21.

Contoh: Gaji pokok karyawan adalah Rp 9.750.000. Perusahaan menghitung dan memberikan tunjangan pajak sebesar Rp 250.000. Maka, penghasilan bruto karyawan menjadi Rp 10.000.000. PPh 21 yang dipotong adalah Rp 250.000. Hasil akhirnya, karyawan tetap menerima Rp 9.750.000, dan perusahaan bisa membiayakan tunjangan pajak tersebut.